Selamat datang di pelatihan Legislative Drafting. Dalam sistem hukum yang tertib dan berkeadilan, keberadaan peraturan perundang-undangan yang baik menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan negara. Setiap peraturan yang berlaku bukan hanya sekadar kumpulan pasal, tetapi merupakan representasi dari nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan peraturan perundang-undangan membutuhkan proses yang sistematis, hati-hati, dan berbasis pada metodologi yang tepat. Proses ini dikenal dengan istilah legislative drafting atau perancangan peraturan perundang-undangan.
Pelatihan ini termasuk dalam materi pelatihan Hukum, yang dirancang khusus untuk membekali para peserta dengan pengetahuan dan keterampilan teknis dalam menyusun, meninjau, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan secara profesional. Materi yang disusun mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pemahaman mengenai norma hukum dan hierarki peraturan, hingga keterampilan teknis seperti penulisan naskah akademis, penyusunan kalimat pengaturan, dan format baku dalam struktur peraturan.
Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas bagaimana suatu rancangan peraturan dapat sejalan dengan tujuan pembangunan nasional serta menjawab kebutuhan masyarakat yang dinamis. Peserta juga akan diajak untuk memahami prosedur dalam melakukan perubahan maupun pencabutan peraturan, sebagai bagian dari siklus kebijakan hukum yang adaptif dan responsif.
Melalui pendekatan teoritis dan praktis yang seimbang, diharapkan peserta dapat menghasilkan produk hukum yang tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga memiliki daya guna dan daya laku dalam implementasinya. Pelatihan ini bukan hanya tentang menulis peraturan, tetapi tentang merancang masa depan yang lebih tertib, adil, dan progresif melalui instrumen hukum yang tepat.
APA YANG AKAN ANDA PELAJARI?
- Norma Hukum Peraturan Perundang-Undangan
- Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan
- Perancangan peraturan perundang-undangan dan pembangunan nasional
- Penulisan laporan penelitian untuk perancangan peraturan perundang-undangan (penulisan naskah akademis)
- Format peraturan perundang-undangan dan penyusunan struktur pengaturan
- Penyusunan kalimat pengaturan
- Perancangan untuk perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan
TUJUAN & MANFAAT PELATIHAN
- Peserta pelatihan mampu memahami proses terbentuknya suatu peraturan perundangan-undangan
- Peserta pelatihan mampu menyikapi benturan yang terjadi karena tumpang tindihnya peraturan yang satu dengan yang lain
- Peserta pelatihan mampu memahami bagaimana cara membuat peraturan perundang-undangan yang lebih tepat agar dapat dilaksanakan dengan baik.
TARGET PESERTA PELATIHAN
Semua pihak yang membutuhkan pengetahuan seputar Legislative Drafting
METODE PELATIHAN
- Penyampaian konsep
- Diskusi kelompok
- Latihan
- Studi kasus
JADWAL PELATIHAN LEGISLATIVE DRAFTING
- 15-16 Januari 2025
- 12-13 Februari 2025
- 5-6 Maret 2025
- 23-24 April 2025
- 21-22 Mei 2025
- 9-10 Juni 2025
- 28-29 Juli 2025
- 18-19 Agustus 2025
- 29-30 September 2025
- 20-21 Oktober 2025
- 12-13 November 2025
- 10-11 Desember 2025
BIAYA PELATIHAN
Pelatihan Legislative Drafting Public
Biaya Public Training silahkan hubungi kami.
Durasi pelatihan : 2 hari.
Catatan :
- Harga diatas adalah harga untuk public training di Yogyakarta.
- Biaya pelatihan sudah termasuk ruang pelatihan di hotel beserta perlengkapan pelatihan, makan siang, coffee break 2x, modul materi, sertifikat, training kit dan souvenir.
- Biaya belum termasuk transportasi dan akomodasi (penginapan) peserta pelatihan.
- Biaya sudah termasuk biaya pajak.
- Untuk permintaan materi custom (yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta) atau in house training dapat menghubungi kami di sini.
Pelatihan Legislative Drafting Online
Biaya Online Training silahkan hubungi kami.
Durasi pelatihan : 2 hari.
Catatan:
- Harga diatas adalah harga untuk online training.
- Pelatihan online menggunakan media Zoom Meeting atau media lainnya sesuai kebutuhan.
- Biaya pelatihan sudah termasuk Softcopy materi pelatihan, rekaman video pelatihan & Sertifikat pelatihan.
- Biaya sudah termasuk biaya pajak.
- Untuk permintaan materi custom (yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta) atau in house training dapat menghubungi kami di sini.
Perbandingan Legislative Drafting di Indonesia dan Negara Lain: Apa yang Bisa Kita Pelajari?
Di dunia hukum diktuip dari gov.si, ada satu hal yang sangat krusial tapi sering kali tak begitu dikenal luas oleh masyarakat umum, yaitu legislative drafting. Proses ini sebenarnya adalah fondasi utama dari lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan. Tanpa penyusunan yang cermat dan metodologis, hukum yang dihasilkan bisa menimbulkan kekacauan dalam penerapannya.
Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, legislative drafting memegang peranan vital. Ia bukan hanya soal menulis aturan, tetapi bagaimana membuat hukum yang bisa dipahami, dijalankan, dan menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, membandingkan praktik legislative drafting di Indonesia dengan negara lain menjadi langkah penting untuk belajar dan meningkatkan kualitas sistem hukum nasional.
Artikel ini akan membawa Anda menyelami bagaimana legislative drafting dijalankan di Indonesia, serta membandingkannya dengan praktik di Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda. Dari sana, kita akan merumuskan pelajaran dan rekomendasi yang bisa memperkuat kualitas regulasi di tanah air.
Gambaran Umum Legislative Drafting di Indonesia
Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Proses legislative drafting di Indonesia dimulai dari adanya kebutuhan hukum—baik karena perkembangan zaman, tuntutan masyarakat, maupun rekomendasi dari lembaga negara. Tahapan penyusunan biasanya diawali dengan penyusunan naskah akademik, diikuti oleh draft RUU (Rancangan Undang-Undang).
Setelah itu, draf RUU diajukan ke DPR atau Presiden, tergantung siapa pengusulnya. Proses pembahasan dilakukan secara bertahap melalui rapat komisi, panitia kerja, hingga akhirnya disahkan melalui rapat paripurna. Setiap tahap menuntut perumusan bahasa hukum yang jelas, logis, dan tidak multitafsir—dan di sinilah pentingnya kemampuan legislative drafting yang baik.
Lembaga dan Aktor yang Terlibat dalam Legislative Drafting
Beberapa lembaga utama yang terlibat dalam legislative drafting di Indonesia antara lain adalah Badan Legislasi DPR, Kementerian Hukum dan HAM (melalui Dirjen Peraturan Perundang-undangan), serta tenaga ahli di bidang hukum dari perguruan tinggi maupun praktisi hukum.
Selain itu, keterlibatan organisasi masyarakat sipil, LSM, dan akademisi juga makin meningkat, terutama saat proses public hearing atau uji publik. Meski demikian, peran utama tetap berada pada lembaga legislatif dan eksekutif. Sayangnya, belum semua penyusun regulasi memiliki pelatihan atau latar belakang kuat dalam bidang legislative drafting.
Tantangan yang Umum Dihadapi dalam Praktik Nasional
Tantangan utama legislative drafting di Indonesia adalah tumpang tindih peraturan, bahasa hukum yang sulit dipahami, dan minimnya partisipasi publik. Banyak undang-undang yang justru memunculkan perdebatan karena kurang akurat dalam perumusannya.
Selain itu, masih terbatasnya tenaga ahli di bidang legislative drafting juga menjadi hambatan. Tak jarang, peraturan lahir tanpa mempertimbangkan harmonisasi dengan aturan yang sudah ada. Inilah mengapa legislative drafting yang terstruktur sangat penting agar regulasi tidak malah membingungkan publik.
Legislative Drafting: Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda
Legislative Drafting di Inggris
Inggris merupakan negara dengan tradisi hukum common law yang kuat. Dalam sistem ini, legislative drafting tidak hanya sekadar menyusun teks hukum, tetapi harus mempertimbangkan preseden dan interpretasi hakim terhadap undang-undang.
Di Inggris, penyusunan undang-undang dilakukan oleh kantor bernama Office of the Parliamentary Counsel. Mereka adalah profesional yang memang dilatih khusus dalam bidang legislative drafting. Gaya bahasa hukum Inggris juga dikenal ringkas, konsisten, dan menggunakan struktur yang sistematis agar mudah dipahami dan tidak menimbulkan multitafsir.
Legislative Drafting di Amerika Serikat
Berbeda dengan Inggris, sistem hukum di Amerika Serikat bersifat federal. Itu artinya, legislative drafting dilakukan di dua level: federal (nasional) dan state (negara bagian). Hal ini membuat proses drafting lebih kompleks karena harus memperhatikan konsistensi lintas yurisdiksi.
Di tingkat federal, legislative drafting dilakukan oleh Office of the Legislative Counsel di Kongres. Di tingkat negara bagian, masing-masing legislatif punya tim sendiri. Bahasa hukum di AS cenderung lebih teknis, tetapi kini sedang berkembang ke arah yang lebih komunikatif agar bisa diakses oleh publik.
Legislative Drafting di Belanda
Belanda menganut sistem hukum civil law, mirip dengan Indonesia. Proses legislative drafting di negara ini dikenal sangat rapi dan terstandar. Lembaga seperti Raad van State (Dewan Negara) turut berperan penting dalam menilai kualitas dan kelayakan suatu rancangan regulasi.
Yang menarik, Belanda sangat menekankan pada keterbacaan (readability) dari produk hukum. Mereka percaya bahwa hukum yang baik bukan hanya legal secara isi, tetapi juga harus dapat dipahami oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, legislative drafting di Belanda lebih menonjolkan struktur yang logis dan bahasa yang lugas.
Perbandingan Legislative Drafting: Indonesia vs Negara Lain
Perbedaan Metodologis dalam Legislative Drafting
Dari segi metodologi, negara maju seperti Inggris dan Belanda memiliki sistem pelatihan khusus dan standar teknis yang baku untuk para drafter. Di Indonesia, metodologi penyusunan masih sangat tergantung pada pengalaman personal penyusun, belum sepenuhnya terstandardisasi.
Di luar negeri, legislative drafting dilakukan secara kolektif dan lintas disiplin. Ada pengacara, ahli bahasa, akademisi, hingga analis kebijakan yang duduk bersama. Sementara di Indonesia, proses ini cenderung lebih birokratis dan formalistik.
Gaya Bahasa Hukum dan Struktur Redaksional
Inggris dan Belanda cenderung menggunakan kalimat yang pendek, langsung, dan menghindari bahasa teknis yang rumit. Sementara itu, di Indonesia gaya penulisan hukum seringkali panjang, pasif, dan penuh istilah teknis yang tidak familiar bagi masyarakat umum.
Gaya redaksional yang baik sangat mempengaruhi efektivitas peraturan. Legislative drafting yang komunikatif akan membantu publik memahami isi aturan tanpa harus menjadi ahli hukum terlebih dahulu.
Tingkat Partisipasi Publik dan Transparansi dalam Proses Drafting
Negara-negara maju semakin membuka ruang partisipasi publik melalui konsultasi daring, diskusi terbuka, dan publikasi draf awal. Di Indonesia, partisipasi publik masih terbatas pada tahapan tertentu dan cenderung formalistik.
Kurangnya transparansi dalam legislative drafting sering menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap regulasi yang dihasilkan. Ini menunjukkan bahwa legislative drafting harus bersifat inklusif agar kebijakan yang dilahirkan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.
Profesionalisasi dan Pelatihan bagi Legislative Drafter
Di luar negeri, legislative drafting dianggap sebagai profesi khusus yang memerlukan pelatihan tersendiri. Ada universitas dan lembaga yang menawarkan pelatihan drafting dengan modul dan standar kompetensi yang jelas.
Sementara di Indonesia, belum banyak institusi yang menawarkan pendidikan atau sertifikasi khusus di bidang ini. Padahal, legislative drafting yang baik membutuhkan kemampuan analisis hukum, penulisan teknis, dan pemahaman kontekstual yang mendalam.
Pelajaran Penting dari Praktik Legislative Drafting di Negara Lain
Pentingnya Kolaborasi Antar-profesi dalam Proses Drafting
Salah satu pelajaran penting adalah pentingnya kolaborasi dalam legislative drafting. Inggris dan Belanda misalnya, menggabungkan keahlian dari berbagai disiplin ilmu untuk menghasilkan peraturan yang berkualitas.
Model ini seharusnya bisa ditiru di Indonesia. Dengan kolaborasi lintas bidang, produk hukum yang dihasilkan tidak hanya kuat secara legal, tetapi juga kontekstual dan aplikatif.
Kebutuhan Akan Pelatihan Berkelanjutan untuk Legislative Drafter
Negara-negara maju menyadari bahwa legislative drafting bukanlah kemampuan sekali jadi. Karena itu, mereka terus mengembangkan pelatihan dan pengembangan kapasitas secara berkala bagi para drafternya.
Indonesia perlu mencontoh hal ini dengan menyediakan program pelatihan khusus dan berkelanjutan. Hal ini akan memastikan bahwa semua perancang peraturan memiliki standar kompetensi yang sama.
Adopsi Prinsip Clarity, Accessibility, dan Simplicity dalam Peraturan
Tiga prinsip ini—kejelasan, aksesibilitas, dan kesederhanaan—menjadi pegangan penting dalam legislative drafting di negara maju. Tujuannya adalah agar hukum bisa dipahami dan diterapkan dengan mudah oleh siapa pun.
Penerapan prinsip ini akan membuat regulasi tidak hanya efektif, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat. Indonesia bisa belajar banyak dari pendekatan ini.
Peran Teknologi dalam Mendukung Proses Legislative Drafting
Negara maju telah memanfaatkan teknologi digital untuk menyusun, merevisi, dan mempublikasikan draft peraturan. Ada sistem yang memungkinkan publik memberi komentar langsung terhadap draf yang sedang disusun.
Teknologi ini bisa membantu mempercepat proses legislative drafting dan meningkatkan partisipasi publik. Di Indonesia, pemanfaatan teknologi dalam proses legislasi masih terbatas dan perlu ditingkatkan.
Rekomendasi untuk Peningkatan Legislative Drafting di Indonesia
Meningkatkan Kualitas SDM Penyusun Regulasi
Kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama. Pemerintah perlu memberi perhatian pada rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi terhadap para perancang regulasi.
Bukan hanya latar belakang hukum yang penting, tapi juga kemampuan menulis, berpikir kritis, dan memahami dinamika sosial. Legislative drafting butuh SDM yang multidisipliner.
Membentuk Pusat Pelatihan Nasional Legislative Drafting
Penting untuk membentuk lembaga atau pusat pelatihan khusus yang fokus pada legislative drafting. Lembaga ini bisa menjadi tempat belajar, berbagi praktik baik, dan mengembangkan standar nasional.
Dengan pelatihan yang tepat, kualitas regulasi nasional bisa meningkat secara signifikan dan konsisten di berbagai instansi.
Mendorong Keterlibatan Publik dalam Proses Legislasi
Regulasi yang baik lahir dari aspirasi publik. Oleh karena itu, proses legislative drafting harus membuka ruang seluas mungkin bagi masyarakat untuk terlibat.
Melalui forum diskusi, uji publik, hingga platform digital, masyarakat dapat memberikan masukan langsung dan merasa dilibatkan dalam proses pembuatan hukum.
Benchmarking Praktik Terbaik dari Negara Lain
Belajar dari pengalaman negara lain adalah langkah yang bijak. Indonesia perlu secara aktif melakukan studi banding dan adopsi praktik terbaik dari negara-negara yang telah berhasil menyusun regulasi yang efektif.
Benchmarking ini bisa menjadi dasar dalam membangun sistem legislative drafting yang lebih kokoh dan relevan dengan kebutuhan zaman.
Legislative drafting bukan sekadar soal menulis undang-undang, tetapi juga tentang membangun sistem hukum yang responsif dan adil. Dari perbandingan dengan Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda, kita bisa belajar banyak tentang pentingnya kolaborasi, pelatihan, prinsip kejelasan, dan pemanfaatan teknologi.
Dengan memperkuat kualitas legislative drafting di Indonesia—baik dari sisi metodologi, SDM, maupun proses—kita bisa menciptakan regulasi yang tidak hanya legal, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas.
Masa depan hukum Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas legislative drafting hari ini. Maka, mari kita perbaiki dari sekarang.