Selamat datang di pelatihan Government Affair. Dalam dunia bisnis dan organisasi modern, menjalin hubungan yang harmonis dengan pemerintah bukan lagi sekadar kebutuhan pelengkap, melainkan sebuah strategi penting yang menentukan keberlangsungan dan reputasi institusi. Dinamika kebijakan publik, regulasi yang terus berubah, serta ekspektasi dari pemangku kepentingan pemerintah menuntut adanya kemampuan khusus dalam membangun komunikasi yang efektif dan profesional. Di sinilah peran Government Affair menjadi sangat krusial. Tidak hanya sekadar menjembatani antara organisasi dan regulator, fungsi ini juga berperan aktif dalam memastikan aspirasi dan kepentingan institusi dapat tersampaikan dengan baik, selaras dengan peraturan yang berlaku.
Pelatihan Government Affair ini termasuk dalam materi pelatihan Kehumasan & Public Relation, yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep dasar government relations, termasuk bagaimana peran ini saling terkait dengan fungsi public relations secara keseluruhan. Peserta akan dibekali dengan wawasan mengenai bagaimana mengelola hubungan strategis dengan pihak pemerintah, mengenali struktur dan fungsi dari lembaga-lembaga pemerintah, serta memahami bagaimana membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai regulator.
Lebih dari sekadar teori, pelatihan ini juga mengajak peserta untuk menguasai teknik lobbying, negosiasi, dan diplomasi yang efektif, tiga pilar utama dalam menjalin komunikasi yang sukses dengan pemerintah. Di era keterbukaan informasi dan pengawasan publik yang tinggi, keterampilan dalam menjalin, memelihara, serta meningkatkan hubungan dengan pemerintah menjadi nilai tambah yang tidak bisa diabaikan. Melalui pelatihan Government Affair ini, peserta diharapkan mampu tampil sebagai representasi institusi yang profesional, etis, dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan.
APA YANG AKAN ANDA PELAJARI?
- Konsep dasar Government Relations
- Pemahaman keterkaitan Public Relations dan Government
- Mengelola Government Relations dan peran penting Government Relations
- Memahami ruang lingkup kerja Government Relations
- Memahami struktur Government dan peranannya masing-masing
- Teknik Lobby, Negosiasi dan Diplomasi
- Menjalin, memelihara dan meningkatkan hubungan dengan Regulator.
TUJUAN & MANFAAT PELATIHAN
Pelatihan ini akan membahas mengenai Government Affair. Sehingga diharapkan peserta pelatihan memahami bagaimana menjalin hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan Government, memahami bagaimana membina Government Relations yang merupakan bagian dari fungsi PR dalam mendukung keberlangsungan perusahaan /institusi dan memahami peran penting dalam menjamin masa depan perusahaan agar dapat terus beroperasi.
TARGET PESERTA PELATIHAN
- Pimpinan perusahaan dan pihak pengambil kebijakan
- Professional Government Affair
- Manajer Humas atau PR
- Staff Humas atau PR
- Semua elemen di perusahaan yang terlibat didalam aktifitas Government Relations
- Semua pihak yang membutuhkan pengetahuan seputar Government Affair
METODE PELATIHAN
- Penyampaian konsep
- Diskusi kelompok
- Latihan
- Studi kasus
JADWAL PELATIHAN GOVERNMENT AFFAIR
- 22-23 Januari 2025
- 3-4 Februari 2025
- 10-11 Maret 2025
- 28-29 April 2025
- 5-6 Mei 2025
- 9-10 Juni 2025
- 14-15 Juli 2025
- 25-26 Agustus 2025
- 15-16 September 2025
- 29-30 Oktober 2025
- 24-25 November 2025
- 1-2 Desember 2025
BIAYA PELATIHAN
Pelatihan Government Affair Public
Biaya Public Training silahkan hubungi kami.
Durasi pelatihan : 2 hari.
Catatan :
- Harga diatas adalah harga untuk public training di Yogyakarta.
- Biaya pelatihan sudah termasuk ruang pelatihan di hotel beserta perlengkapan pelatihan, makan siang, coffee break 2x, modul materi, sertifikat, training kit dan souvenir.
- Biaya belum termasuk transportasi dan akomodasi (penginapan) peserta pelatihan.
- Biaya sudah termasuk biaya pajak.
- Untuk permintaan materi custom (yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta) atau in house training dapat menghubungi kami di sini.
Pelatihan Government Affair Online
Biaya Online Training silahkan hubungi kami.
Durasi pelatihan : 2 hari.
Catatan:
- Harga diatas adalah harga untuk online training.
- Pelatihan online menggunakan media Zoom Meeting atau media lainnya sesuai kebutuhan.
- Biaya pelatihan sudah termasuk Softcopy materi pelatihan, rekaman video pelatihan & Sertifikat pelatihan.
- Biaya sudah termasuk biaya pajak.
- Untuk permintaan materi custom (yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta) atau in house training dapat menghubungi kami di sini.
Government Affair: Senjata Rahasia Perusahaan untuk Menang di Tengah Regulasi yang Ketat
Government Affair dikutip dari quorum.us, adalah bidang yang mengelola hubungan antara perusahaan dan instansi pemerintah. Praktik ini mencakup komunikasi strategis, advokasi kebijakan, serta keterlibatan aktif dalam proses legislasi dan regulasi. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat memahami arah kebijakan publik dan menyelaraskan strategi bisnisnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Government Affair bukan sekadar menjalin relasi, tetapi juga tentang membentuk persepsi dan memengaruhi keputusan yang berdampak langsung pada operasional perusahaan.
Dalam praktiknya, Government Affair melibatkan berbagai aktivitas seperti konsultasi kebijakan, analisis regulasi, hingga penyusunan strategi lobi yang legal dan etis. Peran ini bisa diemban oleh tim internal perusahaan, konsultan eksternal, atau kombinasi keduanya. Di era di mana peraturan bisa berubah cepat dan kompleksitas birokrasi meningkat, kehadiran fungsi Government Affair menjadi semakin vital.
Perkembangan dinamika regulasi di Indonesia
Regulasi di Indonesia terus berkembang dan berubah seiring dinamika politik, ekonomi, serta isu global seperti lingkungan dan hak konsumen. Perusahaan yang tidak responsif terhadap perubahan ini bisa terjebak dalam ketidakpastian hukum atau bahkan terkena sanksi. Apalagi dengan hadirnya undang-undang seperti UU Cipta Kerja dan berbagai aturan turunan, pebisnis perlu sigap menyesuaikan diri.
Kondisi ini membuat peran Government Affair sangat strategis. Mereka bertugas memantau perkembangan regulasi, menganalisis dampaknya bagi perusahaan, serta mengomunikasikan masukan kepada pembuat kebijakan. Dengan pendekatan yang tepat, perusahaan tidak hanya bisa bertahan, tapi juga memanfaatkan regulasi sebagai peluang.
Pentingnya pendekatan proaktif terhadap kebijakan publik
Menunggu regulasi disahkan lalu bereaksi bukan lagi cara yang bijak. Saat ini, perusahaan dituntut untuk memiliki pendekatan yang proaktif terhadap kebijakan publik. Artinya, mereka harus terlibat sejak awal dalam proses konsultasi publik, memberikan masukan berbasis data, dan menjalin relasi dengan pemangku kepentingan sejak dini.
Pendekatan proaktif ini memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi potensi risiko, sekaligus ikut membentuk kebijakan yang lebih adil dan realistis. Dalam konteks inilah Government Affair berperan sebagai jembatan komunikasi strategis yang memperkuat posisi perusahaan di mata regulator.
Peran Strategis Government Affair dalam Dunia Bisnis Modern
Menjembatani komunikasi antara perusahaan dan pemerintah
Dalam dunia bisnis modern, komunikasi yang lancar dengan pemerintah adalah kebutuhan mutlak. Di sinilah peran Government Affair sangat penting. Mereka menjadi penghubung resmi yang memahami "bahasa" perusahaan dan "bahasa" pemerintah. Dengan kemampuan ini, mereka dapat menyampaikan kepentingan bisnis secara diplomatis namun efektif.
Government Affair juga membantu menyampaikan kebijakan pemerintah secara akurat kepada manajemen perusahaan. Hal ini mencegah kesalahpahaman atau asumsi keliru yang bisa menimbulkan risiko. Tim ini bertugas menyederhanakan informasi regulasi menjadi rekomendasi strategis yang mudah dipahami dan dijalankan oleh unit-unit internal.
Government Affair sebagai alat mitigasi risiko regulasi
Risiko regulasi bisa berdampak langsung pada operasional, finansial, bahkan reputasi perusahaan. Di sinilah Government Affair berfungsi sebagai radar dini. Mereka bertugas mendeteksi perubahan kebijakan, menilai potensi dampaknya, dan menyusun langkah mitigasi sebelum kebijakan tersebut benar-benar berlaku.
Misalnya, jika ada wacana perubahan tarif cukai atau pembatasan impor, tim Government Affair akan segera membuat kajian dan merekomendasikan opsi langkah yang bisa diambil. Dengan strategi ini, perusahaan tidak akan kaget dan bisa menyusun perencanaan dengan matang.
Membangun citra perusahaan melalui hubungan institusional
Selain soal regulasi, Government Affair juga berperan penting dalam membentuk citra positif perusahaan di mata pemerintah dan publik. Hubungan yang baik dengan instansi pemerintah bisa membuka peluang kerja sama, kemudahan birokrasi, hingga dukungan program.
Melalui pendekatan yang beretika dan profesional, Government Affair bisa membangun reputasi perusahaan sebagai entitas yang taat hukum, peduli pada kepentingan publik, dan aktif mendukung kebijakan pemerintah. Citra seperti ini menjadi aset berharga dalam jangka panjang.
Tantangan yang Dihadapi Tanpa Dukungan Government Affair
Ketidaktahuan terhadap perubahan kebijakan
Perusahaan yang tidak memiliki fungsi Government Affair cenderung reaktif. Mereka hanya mengetahui regulasi baru setelah ditetapkan, bahkan kadang setelah terkena dampaknya. Ketidaktahuan ini bisa merugikan perusahaan secara operasional dan legal.
Tanpa pemantauan regulasi yang aktif, bisnis akan sulit menyesuaikan proses dan strategi. Akibatnya, banyak keputusan yang diambil tidak sesuai dengan aturan terbaru dan berisiko menimbulkan masalah di kemudian hari.
Risiko hukum dan kerugian bisnis akibat non-compliance
Ketidakpatuhan terhadap peraturan bukan hanya soal denda. Ini bisa berdampak pada izin operasional, kepercayaan mitra, dan reputasi perusahaan. Risiko hukum bisa muncul dari hal sederhana, seperti pelaporan yang terlambat atau tidak lengkap.
Di sinilah urgensi Government Affair makin terasa. Mereka bertindak sebagai pengawas dan penasihat yang memastikan semua aktivitas bisnis tetap berada dalam koridor hukum. Dengan pendekatan yang sistematis, potensi pelanggaran bisa ditekan seminimal mungkin.
Kasus nyata perusahaan yang terdampak karena tidak responsif terhadap regulasi
Sudah banyak contoh perusahaan besar yang akhirnya terkena masalah karena abai terhadap regulasi. Ada yang harus membayar denda besar, ada pula yang kehilangan izin usaha karena tidak segera menyesuaikan diri dengan aturan baru.
Salah satu contohnya adalah perusahaan asing yang berinvestasi di sektor pertambangan tanpa memahami aturan divestasi. Akibatnya, mereka harus menjual sebagian sahamnya dalam waktu singkat, dan itu sangat merugikan secara finansial. Jika sejak awal ada tim Government Affair yang memantau dan memberi peringatan, kerugian semacam ini bisa dihindari.
Strategi Efektif Mengelola Government Affair di Tengah Regulasi Ketat
Monitoring regulasi dan kebijakan terkini
Salah satu tugas utama Government Affair adalah memantau perubahan regulasi secara terus-menerus. Ini termasuk undang-undang, peraturan menteri, hingga surat edaran yang berpotensi memengaruhi kegiatan bisnis. Informasi ini harus dikumpulkan, dianalisis, dan disampaikan kepada manajemen secara berkala.
Tim Government Affair biasanya memiliki jaringan ke kementerian, asosiasi industri, dan lembaga riset untuk mendapatkan informasi akurat dan cepat. Dengan sistem monitoring yang baik, perusahaan bisa lebih adaptif terhadap dinamika kebijakan publik.
Teknik pendekatan ke pemangku kepentingan (stakeholder engagement)
Membangun relasi dengan pemangku kepentingan tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan strategi yang tepat agar komunikasi berjalan dua arah dan saling menguntungkan. Di sinilah keahlian stakeholder engagement menjadi penting.
Government Affair harus mampu memahami kepentingan regulator, merancang komunikasi yang berbasis data, dan menjaga hubungan jangka panjang dengan pendekatan yang profesional. Pendekatan ini tidak hanya bermanfaat dalam masa tenang, tetapi juga saat menghadapi isu sensitif.
Lobi yang etis dan legal dalam kerangka Government Affair
Kegiatan lobi seringkali dipandang negatif, padahal jika dilakukan secara etis dan legal, lobi adalah bagian dari demokrasi partisipatif. Dalam Government Affair, lobi yang baik harus didasari data, kepentingan publik, dan transparansi.
Perusahaan dapat menyampaikan masukan terhadap RUU atau kebijakan dengan cara yang konstruktif, melalui forum diskusi, audiensi resmi, atau kerja sama dengan asosiasi industri. Kuncinya adalah menjaga kredibilitas dan tidak memaksakan kehendak.
Kompetensi dan Tim yang Dibutuhkan dalam Government Affair
Profil ideal seorang profesional Government Affair
Seorang profesional Government Affair idealnya memiliki latar belakang hukum, hubungan internasional, atau ilmu politik. Namun yang terpenting adalah kemampuan komunikasi strategis, berpikir analitis, dan memahami proses kebijakan publik.
Mereka harus mampu berdiskusi dengan birokrat, menyusun naskah posisi kebijakan, serta memberi masukan yang realistis kepada manajemen. Ketajaman dalam membaca situasi politik juga menjadi nilai tambah yang sangat penting.
Kolaborasi antar divisi: Legal, PR, dan Corporate Communication
Government Affair tidak bisa bekerja sendiri. Mereka harus berkolaborasi dengan divisi Legal untuk menafsirkan regulasi, dengan PR untuk menyusun pesan publik, dan dengan Corporate Communication untuk menjaga konsistensi citra perusahaan.
Kolaborasi ini menciptakan pendekatan yang komprehensif dalam menyikapi kebijakan publik. Saat ada isu eksternal, respons perusahaan akan lebih terkoordinasi dan terukur.
Investasi SDM dan pelatihan jangka panjang
Mengingat kompleksitas peran Government Affair, investasi dalam SDM sangat penting. Perusahaan perlu memberikan pelatihan berkala, membekali tim dengan kemampuan lobi, komunikasi, dan pemahaman kebijakan.
Selain itu, rotasi ke unit lain seperti Legal atau Operasional bisa memperkaya perspektif tim Government Affair. Dengan sumber daya manusia yang kuat, perusahaan akan lebih siap menghadapi tantangan kebijakan di masa depan.
Masa Depan Government Affair: Adaptasi, Digitalisasi, dan Transparansi
Peran teknologi dalam mempermudah monitoring dan pelaporan
Di era digital, teknologi menjadi alat bantu yang sangat efisien untuk fungsi Government Affair. Mulai dari software pemantauan regulasi, sistem pengarsipan komunikasi dengan regulator, hingga dashboard isu publik yang real-time.
Dengan teknologi ini, tim bisa bekerja lebih cepat, akurat, dan efisien. Bahkan, integrasi data lintas divisi akan membuat rekomendasi kebijakan yang diajukan kepada pemerintah menjadi lebih berbobot.
Keterbukaan data dan komunikasi dua arah
Kebijakan publik modern menuntut transparansi dari semua pihak, termasuk pelaku usaha. Oleh karena itu, pendekatan Government Affair ke depan harus berbasis pada keterbukaan data dan komunikasi dua arah.
Perusahaan perlu lebih terbuka dalam menyampaikan dampak kebijakan, dan juga mendengarkan kekhawatiran pemerintah atau masyarakat. Dialog seperti ini akan memperkuat kepercayaan dan memperbesar peluang kolaborasi.
Kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan kebijakan yang inklusif
Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam merumuskan kebijakan. Di sinilah pentingnya kolaborasi lintas sektor. Government Affair bisa menjadi fasilitator dialog antara dunia usaha, pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil.
Dengan mengusung pendekatan kolaboratif, kebijakan yang dihasilkan akan lebih komprehensif, adil, dan berkelanjutan. Perusahaan pun akan mendapat posisi strategis dalam proses ini sebagai mitra pembangunan.
Government Affair bukan sekadar pelengkap dalam struktur organisasi. Fungsi ini adalah elemen penting dalam memastikan bisnis berjalan selaras dengan regulasi, serta membangun hubungan yang sehat dan produktif dengan pemerintah. Di tengah ketatnya regulasi dan cepatnya perubahan kebijakan, perusahaan yang memiliki tim Government Affair akan lebih siap beradaptasi dan memanfaatkan peluang.
Investasi dalam fungsi ini bukan beban, melainkan strategi jangka panjang yang akan memberikan keuntungan kompetitif. Maka, mulailah melihat Government Affair sebagai senjata rahasia perusahaan untuk menang dalam kompetisi bisnis yang diatur oleh kebijakan publik.